Yogyakarta (KUA Danurejan) — Penyuluh Agama Islam KUA Danurejan, Saifurrahman, menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kemantren yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Selasa (1/9/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Bima, Kompleks Pemerintah Kota Yogyakarta.
Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas sekaligus konsolidasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta berasal dari anggota FPKK perangkat daerah dan kemantren, serta Penyuluh Agama Islam dari 14 kemantren se-Kota Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta menyoroti masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat terjadi di berbagai lingkungan serta menyasar siapa saja tanpa memandang usia, gender, maupun status sosial.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat peran keluarga, terutama dalam mendampingi anak di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Menurutnya, orang tua perlu lebih aktif mengetahui aktivitas digital putra-putrinya karena berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan anak juga dapat bermula dari ruang digital.
Upaya pencegahan tersebut turut diperkuat melalui keberadaan Satgas Sigrak yang menjadi salah satu ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Satgas memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, serta pelaporan apabila ditemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat.
Penguatan jejaring dan koordinasi menjadi perhatian penting dalam kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penanganan kasus kekerasan yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah, pekerja sosial, relawan, masyarakat, keluarga, serta penyuluh agama.
Materi penguatan kapasitas disampaikan oleh Wakil Ketua PUSPA Kota Yogyakarta, Mutia Dewi, M.I.Kom., dengan tema “Dari Miskomunikasi Menjadi Kolaborasi: Memperkuat Sinergi Pekerja Sosial.”
Mutia menekankan bahwa miskomunikasi dalam penanganan persoalan sosial bukan sekadar persoalan kesalahan penyampaian informasi. Jika tidak segera diatasi, miskomunikasi dapat berdampak pada terhambatnya koordinasi dan lambatnya penanganan kasus.
Karena itu, para pekerja sosial, relawan, dan unsur terkait perlu mengenali berbagai sumber miskomunikasi serta membangun pola komunikasi yang efektif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Kolaborasi yang kuat diperlukan agar setiap informasi mengenai potensi maupun kasus kekerasan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Bagi Penyuluh Agama Islam, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari penguatan peran penyuluh di tengah masyarakat. Selain menjalankan fungsi edukasi dan bimbingan keagamaan, penyuluh juga memiliki ruang strategis untuk mendorong ketahanan keluarga, membangun kesadaran masyarakat, serta menguatkan nilai-nilai perlindungan dan penghormatan terhadap martabat perempuan dan anak.
Melalui sinergi antara Kementerian Agama, Pemerintah Kota Yogyakarta, FPKK, pekerja sosial, relawan, dan masyarakat, upaya pencegahan kekerasan diharapkan semakin terintegrasi. Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan ramah bagi perempuan dan anak di Kota Yogyakarta.(Sfr)
