Yogyakarta (KUA Tegalrejo)— Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalrejo menerima Supervisi, Monitoring, dan Pembinaan Administrasi Layanan dari Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kemenag Kota Yogyakarta dalam memastikan kualitas tata kelola administrasi, penguatan program keagamaan, serta peningkatan mutu layanan publik di tingkat KUA.
Supervisi diikuti oleh Tim Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta bersama Kepala KUA Tegalrejo, jajaran penghulu, penyuluh agama Islam, dan staf administrasi KUA Tegalrejo. Melalui kegiatan ini, tim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek layanan yang menjadi tugas dan fungsi KUA.
Fokus pembinaan diarahkan pada evaluasi berkala serta pencocokan data administrasi nikah dan rujuk guna memastikan seluruh proses berjalan tertib administrasi, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, tim juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam, kemitraan umat, serta efektivitas kegiatan penyuluhan agama di wilayah Kemantren Tegalrejo.
Tidak hanya melakukan evaluasi, Tim Seksi Bimas Islam juga memberikan pembinaan secara langsung kepada seluruh jajaran KUA terkait penguatan tata kelola administrasi, optimalisasi pelayanan berbasis digital maupun manual, serta pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kegiatan supervisi ini sekaligus menjadi sarana pembinaan untuk mengidentifikasi berbagai potensi perbaikan dalam penyelenggaraan layanan. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan kualitas pelayanan KUA semakin terukur, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Melalui supervisi dan pembinaan ini, Kemenag Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan. KUA Tegalrejo diharapkan mampu mempertahankan standar mutu pelayanan, meminimalisasi potensi kekeliruan administrasi, serta menghadirkan layanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.(Muthia)
