Yogyakarta (MAN 1 Yogyakarta) — Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta melakukan studi banding realisasi Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta, Kamis (22/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting Wakil Kepala itu menjadi bagian dari upaya penguatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rombongan SMTI Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan, Umi Masruroh, S.E., didampingi Yani Oktavia, S.Pd., guru Fisika yang turut berperan dalam pendampingan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan sekolah tersebut.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Tata Usaha MAN 1 Yogyakarta, Bahar Rozak, S.H., bersama Arsiparis Ahli Pertama, Nurul Alfi Laili, S.Psi. Dalam sambutannya, Bahar menyampaikan apresiasi atas inisiatif studi banding tersebut.
“Kami menyambut baik kedatangan SMTI Yogyakarta untuk belajar bersama dan berbagi ilmu. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Bahar.
Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan dari pihak SMTI Yogyakarta. Selanjutnya, Kepala Tata Usaha MAN 1 Yogyakarta memberikan sambutan sekaligus pengantar terkait praktik pengelolaan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan madrasah.
Pembahasan utama difokuskan pada implementasi Perjanjian Kinerja, baik yang diterapkan di bawah Kementerian Agama pada satuan pendidikan madrasah maupun di bawah Kementerian Perindustrian pada satuan pendidikan kejuruan. Diskusi berlangsung interaktif, menyoroti kesamaan prinsip akuntabilitas sekaligus perbedaan pendekatan kebijakan lintas kementerian.
Melalui studi banding ini, SMTI Yogyakarta berharap memperoleh referensi dan praktik baik dalam penyusunan LAKIP yang lebih terukur dan selaras dengan target kinerja institusi. Adapun MAN 1 Yogyakarta memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang berbagi pengalaman dalam tata kelola kinerja dan pengarsipan pendukung akuntabilitas.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tukar pengalaman, menegaskan pentingnya kolaborasi antarsatuan pendidikan dalam memperkuat budaya kinerja dan transparansi birokrasi. (dee)
