Yogyakarta, 17 Juli 2025 — Pemerintah Kemantren Gondomanan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada hari Kamis (17/7) bertempat di aula Kemantren Gondomanan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala KUA Kemantren Gondomanan yang turut menyampaikan paparan terkait Standar Pelayanan Publik yang disediakan oleh KUA.
Dalam forum tersebut, Kepala KUA Kemantren Gondomanan menekankan pentingnya transparansi, kepastian prosedur, dan pelayanan yang responsif kepada masyarakat, khususnya dalam layanan keagamaan dan administrasi yang menjadi tugas KUA. Adapun poin-poin yang disampaikan meliputi:
1. Layanan Pernikahan
KUA menjelaskan secara rinci mengenai alur layanan pernikahan, prosedur pengajuan, persyaratan administratif, serta proses validasi dan verifikasi data calon pengantin. Penekanan diberikan pada pentingnya ketertiban dokumen agar pelayanan berjalan lancar dan akurat.
2. Layanan Perceraian
Dalam hal ini, KUA berperan aktif sebagai lembaga yang mendorong upaya damai melalui mediasi dan ishlah antara pasangan yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Mediasi dilakukan di tingkat KUA dan juga melalui BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Yogyakarta, sebelum proses perceraian dilanjutkan ke pengadilan agama sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Pelepasan Hak atas Tanah Wakaf
KUA memaparkan tata cara pelepasan hak dan kewajiban atas tanah, termasuk prosedur wakaf, alur pengajuan, serta persyaratan yang diperlukan untuk menjamin legalitas dan keabsahan tanah wakaf di mata hukum dan agama.
4. Layanan Warisan
KUA juga memberikan edukasi terkait tata cara dan prosedur pembagian warisan menurut hukum Islam, serta pentingnya musyawarah keluarga untuk menghindari konflik.
Forum ini menjadi sarana dialog dan masukan dari masyarakat terhadap penyusunan standar pelayanan publik di Kemantren Gondomanan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kemantren Gondomanan untuk menciptakan pelayanan publik yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas layanan.
