• Sejarah

  • Visi dan Misi

  • Kepala Kantor
  •  
    SEJARAH

    Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD, dengan Prof. H. M. Rasjidi, BA sebagai Menteri Agama pertama. Dalam konferensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Solo tanggal 17 s/d 18 Maret 1947, Menteri Agama Prof. H. M. Rasjidi, BA menerangkan bahwa sebab-sebab pemerintah mendirikan Kementerian Agama adalah untuk memenuhi maksud UUD 45 pasal 29 yang menerangkan bahwa Negara berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 ditetapkan perincian tugas pokok Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

    1. Melaksanakan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan sebaik-baiknya
    2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya
    3. Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama pada sekolah-sekolah negeri
    4. Menjalankan, memimpin, membina / membimbing, dan memupuk, serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan-perguruan agama lainnya
    5. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan rohani, kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama rumah-rumah penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu
    6. Mengatur, mengerjakan, dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk, dan talak orang Islam
    7. Memberikan bantuan maksimal untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat tempat untuk beribadah
    8. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi
    9. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf wakaf
    10. Mempertinggi kecerdasan umat dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama

    Pada tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

    1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi
    2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten
    3. Kantor Urusan Agama Kecamatan
    4. Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan

    Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta termasuk tipologi I d adalah sebagai berikut :

    1. Kantor Kementerian Agama
    2. Sub. Bagian Tata Usaha
    3. Seksi Urusan Agama Islam
    4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
    5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum
    6. Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren
    7. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid
    8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
    9. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik